dalam penertiban penambangan ilegal, kemudian ingin membahas apa saja faktor penghambat dalam melakukan penertiban serta apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil Penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang banyak terjadi, Padahal Kota Pangkalpinang bukan merupakan wilayah …
"Harus ada upaya melegalkan tambang emas ilegal agar terkelola dengan baik," ujar Nasir. Aktivitas tambang ilegal yang terletak di dalam kawasan hutan lindung telah merusak hutan Aceh. Dampaknya, potensi bencana alam meningkat dan konflik satwa kian masif. Nasir khawatir, jika tambang ilegal terus dibiarkan, kondisi alam bakal semakin hancur.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL GALIAN C MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN ... melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal, seperti aktivitas galian C yang ditemui di Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk …
Menurut data yang dihimpun WALHI Yogyakarta terdapat beberapa titik penambangan ilegal seperti 13 titik di Kulonprogo, 7 titik di kabupaten Bantul, 4 titik di Kabupaten Sleman, 1 Titik di Kota Yogyakarta, dan 2 titik di …
masyarakat dalam upaya mengahadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di gumuk pasir Parangtritis adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat
Terdapat 9 jenis tindak pidana pertambangan yang diatur dalam UU Minerba saat ini. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia membutuhkan regulasi dan …
JawaPos - Praktisi hukum Deolipa Yumara mengungkapkan, banyak tambang ilegal atau tidak memiliki izin beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini diungkap Deolipa dalam diskusi "Menyoal Penegakan Hukum Illegal Mining di Indonesia" yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (15/3).
Pihaknya mendukung agar penambangan dikelola secara bertanggung jawab. Senada dengan Agus, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar M Roem Ohoirat juga menyatakan sikap yang sama. Institusi Polri tidak membekingi penambangan ilegal di Gunung Botak. Itu terbukti dengan keterlibatan Polri dalam operasi penertiban di Gunung Botak.
No.3 Tahun 2020 dalam pasal 35 yang mengatakan bahwa "usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat".Tapi disinyali masih adanya pihak-pihak yang melanggar peraturan ini dan melakukan penambangan secara ilegal. Adapun ayat al-Quran yang menyatakan tentang perusakan lingkungan
Oleh : Safira Khoirunnisa Indonesia, sebagai salah satu negara yang menyandang julukan sebagai paru-paru dunia, baru-baru ini mengalami kerusakan hutan tropis yang cukup drastis akibat aktivitas pertambangan. Dari total 26 negara yang diteliti, Indonesia menyumbang 58,6% deforestasi tropis dari industri pertambangan. Deforestasi merupakan …
Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Polri dalam menangani ilegal miningmenurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu ... pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan batu ilegal serta melakukan . Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 23 - 30
Seperti di beritakan CNBC Indonesia (13/05/2024), kementerian energi dan sumberdaya alam mineral (ESDM) bersama dengan biro koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (korwas PPNS) bahwa bareskrim polri berhasil mengungkap aktivitas penambangan emas ilegal di ketapang, Kalimantan Barat.
Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah …
Keberadaan media yang seharusnya berfungsi sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial malah dapat berperan dalam menambah beban masyarakat yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi. Salah satu oknum anggota organisasi wartawan tertua yang diakui memiliki sertifikasi sebagai jaminan kemampuan, kini berada dalam situasi gonjang-ganjing.
Imam Wahyudi Terancam 5 Tahun Penjara dalam Kasus KDRT Terhadap Istri Komisi Informasi Babel Putuskan Permohonan Informasi Gugur Karena Ketidaksesuaian Cagub-Cawagub Siap Adu Gagasan: ... Dana CSR untuk Tambang Timah Ilegal Disalurkan Lewat Helena Lim ... Beranda Bengkalis Proyek Cetak Kalender 2024 Rp67 Juta Seharusnya …
Tidak hanya melanggar hukum dan merusak lingkungan, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang seharusnya melindungi kekayaan alam dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Penambangan timah ilegal di Bangka Belitung menimbulkan berbagai masalah serius, baik dari segi ekonomi, …
disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana S-1 dalam bidang ilmu Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Shalawat berserta salam senantiasa kita curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, ... antara lain penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian .
Sudah seharusnya, penambangan Ilegal apalagi di Hutan Lindung bisa segera ditindak seperti atensi Kapolri Beberapa waktu yang lalu terkait Ilegal Mining. ... Polda Babel maupun Gakum KLHK Hingga berita tayang masih dalam upaya konfirmasi media ini. …
Namun narkotika-narkotika itu hanya dilegalkan dalam jumlah kecil. Batas kepemilikan ganja di Meksiko semisal hanya sampai 5 gram. 4. Kolombia. Kolombia legalkan ganja. (Foto: Wikimedia Commons) Di Kolombia, anda boleh memiliki ganja selama jumlahnya kurang dari 20 gram. Anda juga bisa memiliki kokain selama tak lebih dari satu gram.
Dampak Lingkungan dari Penambangan Liar. Penambangan liar di lahan PT Gawi Makmur Kalimantan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Antara lain, pencemaran air, tanah, dan udara. Selain itu, kegiataln ilegal ini juga dapat mengganggu ekosistem alami dan mengancam keberlangsungan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan TAHURA Gunung Menumbing Kabpaten Bangka Barat" rumusan. Baru-Baru Ini Dicari Tidak ada hasil yang ditemukan Tag Tidak ada hasil yang ditemukan ...
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA. This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and …
Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen", Recidive, Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2019 hlm 14. Dalam Undang-Undang Pertambangan juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, diantaranya sebagai berikut : 1.
Ghana mengusir lebih dari 160 orang berkebangsaan China, sebagai bagian dari penindakan keras terhadap penambangan emas liar yang diluncurkan sepekan silam.
Dalam komunikasi tersebut, Harvey diyakini telah meminta Riza untuk mendukung kegiatan penambangan ilegal di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Selain itu, Harvey juga mengatur agar beberapa smelter seperti Stanindo, Venus Inti Perkasa, Sariguna Bina Sentosa, dan Tinindo Inti Perkasa terlibat dalam proses penambangan dan pengolahan ...
B.Beberapa Penyebab Penambangan Pasir Ilegal Bertahan di Desa Borimasunggu . Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang kemudian diganti dengan keberadaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. .
Baca Juga: Lantik Pengurus FKUB, Pj Bupati Sanggau ungkap Tantangan Umat Beragama 2. Kerusakan Ekosistem dan Kehidupan Air. Tambang emas ilegal seringkali melibatkan pengerukan dasar sungai secara besar-besaran. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan fisik pada ekosistem sungai, mengubah aliran air, dan menghancurkan habitat alami berbagai …
Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal di Dalam Kawasan TAHURA Gunung Menumbing Bangka Barat". Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
Karena ada yang ilegal sama sekali dalam proses perizinannya." Dia pun mengkritik logika hukum pemerintah untuk menempatkan KLHK sebagai pihak yang mengurus penghitungan denda pemutihan sawit. Menurut dia, sesuai UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UU PPLH), KLHK seharusnya memiliki legal standing sebagai wali …
Tambang merupakan kegiatan yang disatu sisi mendatangkan manfaat secara ekonomis sedangkan disisi lain justru menimbulkan persoalan terhadap lingkungan. Apalagi jika aktivitas tambang tersebut dilakukan secara ilegal.Maraknya tambang-tambang ilegal menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit. Tambang illegal hanya menguntungkan bagi pelaku …